post image
Dr. Asep Agus ketika menjadi pembicara dalam sebuah diskusi bertema khilafah tahun 2017/Repro
KOMENTAR

DR Agus Asep Handaka Suryana terindikasi dekat dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Bahkan pernah memimpin DPD HTI Kota Bandung.

Ini alasan yang membuat dirinya dicopot dari posisi Wakil Dekan bidang Sumberdaya dan Organisasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Padjadjaran.

Padahal, baru dua hari lalu (Sabtu, 2/1) Rektor Unpad Prof. Rina Indiastuti, melantiknya bersama Dekan dan Wakil Dekan yang baru di halaman Rektorat Kampus Unpad Jatinangor.

Dalam pengumuman yang disampaikan Unpad pagi ini (Senin, 4/1), disebutkan bahwa Pimpinan Unpad baru menerima informasi mengenai rekam jejak DR. Asep Agus. Karena itu, Dr. Asep Agus dicopot dan diganti dengan Dr. Ir. Eddy Afrianto. Pelantikan dilangsungkan pagi ini juga.

“Universitas Padjadjaran selalu berkomitmen untuk menjalankan fungsi sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dengan senantiasa menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peduli dengan dinamika kebangsaan yang terjadi di tengah masyarakat,” tulis pengumuman Unpad itu.

“Hal ini juga berlaku dalam penentuan pejabat-pejabat di lingkungan universitas, termasuk dalam proses penetapan Dekan dan Wakil Dekan yang berlangsung hingga 2 Januari 2021 yang lalu,” sambung pengumuman tersebut.

Protes Alumni

Sekelompok alumni Unpad yang bergabung dalam kelompok Alumni Unpad Peduli Pancasila (AUPP) memprotes keras pelantikan Asep Agus itu.

“Di saat pemerintah telah melakukan tindakan tegas terhadap organisasi radikal dan anti Pancasila, ini sungguh sangat ironi dengan apa yang dilakukan Rektor Unpad. Malah mengangkat Kader HTI bahkan pernah menjadi Ketua HTI Kota Bandung untuk menjadi Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan,” tulis AUPP dalam petisi yang mereka sebarkan sejak pelantikan.

Menurut mereka, tindakan rektor tersebut telah di luar batas etika seorang pejabat tinggi di lingkungan pendidikan, yang seharusnya ikut mengawal dan melaksakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat terhadap organisasi organisasi radikal yang anti Pancasila.

“Terlebih HTI yang sudah sangat terang terangan ingin menegakan khilafah, membubarkan NKRI dengan Pancasila,” sambung AUPP.

AUPP menuntut pembatalan pelantikan Asep Agus, dan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginvestigasi hal ini.

Selain itu, karena sudah menyangkut ideologi negara, Badan Intelijen Negara (BIN) pun diminta turun tangan untuk melakukan investigasi dan pemetaan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan radikal anti Pancasila di lingkungan Unpad.

Rekam Jejak

Seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, salah satu rekam jejak DR. Asep Agus adalah saat dirinya menghadiri sebuah diskusi bertema “Khilafah dan Wawasan Kebangsaan, Menjawab Syubhat, Menyingkap Tabir, dan Penjelasan yang Masih Samar” yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Pembebasan Kota Bandung pada bulan April 2017 lalu di Masjid Al Hidayah, Cibeunying Kaler.

Dalam diskusi itu, Asep Agus antara lain mengatakan bahwa  ketimpangan di Indonesia terjadi akibat sistem demokrasi yang diterapkan.

“Di Indonesia setiap bayi lahir menanggung hutang kurang lebih 13 Juta. Hal ini diperparah dengan 2 persen pendudukan Indonesia berpenghasilan setara dengan 80 persen penduduk Indonesia,” ujar Asep Agus.

KOMENTAR ANDA

IKA Unpad di Puncak Sibayak

Sebelumnya

Ketua ICCIA: Hadapi Pandemi Covid-19, Tak Ada Ruang untuk Pesimis

Berikutnya

Baca Juga

Artikel Aktual